Bimtek Aspek Kelembagaan & Kebijakan untuk Merumuskan Pengelolaan Irigasi Partisipatif oleh BAPPEDA Gowa

Gowa — Dalam upaya memperkuat tata kelola dan efektivitas pengelolaan irigasi di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Aspek Kelembagaan dan Kebijakan untuk Merumuskan Pengelolaan Irigasi Partisipatif.”

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan instansi teknis, pemerintah desa, serta Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dari berbagai wilayah di Kabupaten Gowa. Tujuan utama pelaksanaan Bimtek ini adalah memperkuat kapasitas kelembagaan petani dan merumuskan kebijakan pengelolaan irigasi yang partisipatif, efisien, dan berkelanjutan.

📍 Pelaksana dan Narasumber

Pelaksana: SEKDA Kabupaten Gowa
Narasumber: Mukhayyar, S.T., M.M.
Tujuan: Meningkatkan peran kelembagaan petani (P3A) dan mendorong perumusan kebijakan daerah berbasis kolaborasi masyarakat.

Dalam pemaparannya, Mukhayyar, S.T., M.M. menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan sistem irigasi yang transparan serta melibatkan petani sebagai pelaku utama.

🧩 Aspek Kelembagaan

Kelembagaan menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan irigasi yang efektif. Melalui Bimtek ini, peserta mendapatkan pemahaman mendalam tentang struktur kelembagaan, mekanisme pembagian air, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sistem irigasi.

Beberapa poin penting yang dibahas antara lain:
✅ P3A sebagai ujung tombak dalam perencanaan, pembagian air, dan pemeliharaan jaringan tersier.
✅ Koordinasi lintas sektor antara Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan Pemerintah Desa.
✅ Penguatan tata kelola kelembagaan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

⚖️ Aspek Kebijakan

Selain aspek kelembagaan, kegiatan Bimtek juga membahas arah kebijakan nasional dan daerah terkait pengelolaan irigasi.
Beberapa regulasi penting yang menjadi rujukan dalam kegiatan ini antara lain:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.
Peraturan Menteri PUPR Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Fasilitasi Sistem Irigasi Partisipatif.

Mukhayyar menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat petani agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung di lapangan.

🌾 Hasil dan Rekomendasi

Dari pelaksanaan Bimtek ini, diperoleh sejumlah rekomendasi penting untuk penguatan kelembagaan dan kebijakan pengelolaan irigasi di Kabupaten Gowa, di antaranya:
1️⃣ Penguatan peran P3A dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
2️⃣ Penetapan regulasi daerah yang mendukung sistem irigasi partisipatif.
3️⃣ Meningkatkan sinergi antara Permerintah Daerah, Dinas teknis, dan masyarakat petani.

🏁 Penutup

Kepala BAPPEDA Kabupaten Gowa dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola irigasi daerah. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dan dukungan kebijakan yang tepat, sistem irigasi di Kabupaten Gowa diharapkan semakin efisien dan berkelanjutan.

Sementara itu, Mukhayyar, S.T., M.M. menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan petani merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan sistem irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian di daerah.